SAHABAT IRWAN NASIR
JAMALUDIN KASINO” PEMBENTUKAN TIM SUDAH MENYELURUH KE PELOSIK DESA.

KEPUALAUN MERANTI.jamaludin Kasino yang beberapa waktu lalu di oercaya untuk menahodai sebuah tim guna memenangkan pencalonan Drs Irwan Nasir MSi untuk menduduki jabatan bupoti kepulauan meranti pada pemilu kada juni mendatang Mengaku sampai saat ini, tim pemenangan sahabat irwan yang ia bentuk sudah megakar hingga ke desa-desa se kabupaten kepulauan meranti.

“Meskipun belum terbentuk secara sah atau belum di deklarasikan, Tim pemenang sahabat irwan terus mengeloat dan melebarkan sayapnya membentuk jaringan ke pelosok desa, yang mana tim itu nantinya di harapkan mampu menarik suara terbanyak guna pendukung Drs Irwan nasir menjadi bupati kepulauan meranti, ujar jamal yang tinggal di dusun gogok desa insit kecamatan tebing tinggi barat kepada wartawan ini.
Sejauh ini Tim sahabat irwan yang berada di bawah kendali tim induk yang di sebut tim pemenangan irwan nasir, masih bergabung dengan posko-posko induk pememangan irwan di kabupaten kepulauan meranti yang jumlahnya 4 posko indik, seperti posko pemenangan di jalan merdeka, jalan imam bonjol, jalan siak dan jalan tebing tinggi,Namun posko itu belum bisa difungsikan secara maksimal dan terbuka, di karenakan aturanya belum bisa, sebelum ada ketetapan dari KPU.

Jadi pembentukan tim sahabat irwan ini, khusus mengakomodir golongan muda dari tingkat desa hingga kota, sehingga bagi kaula muda pendukung pak irwan nasir menjadi bupati akan berada di bawah naungan tim sahabat irwan yang sampai saat ini sedikitnya telah memiliki belasan ribu anggota, dan guna mencakup sebagian besar kalangan pemuda, kita juga telah melakukan berbagai persiapan maupun sosialisasi, bahkan untuk tim ini sangat banyak di minati oleh mereka yang secara spontan tanpa di komandoi mereka mendaftarkan diri untuk membuka tim di wilayah mereka.

Menjelang di laksanakan pemilu kada ini, serta di laksanakan tahapan pemilu hingga sampai hari pelaksanaan pemilu kita terus melakukan penggalangan dukungang guna memenangkan pak irwan jadi bupati, sebab pilihan untuk memenangkan pak irwan jadi bupati sudah bulat dari tim ini yang mengakomodir segala lapisan masyarakat di meranti.



Dewan Minta Pertanggung Jawaban Ke Pemkab Bengkalis
Dari Banyaknya Proyek Bermasalah Hingga Proyek Mubazir Di Meranti

SELATPANJANG- Lagi-lagi soal pembangunan Proyek Jaringan
Listrik di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Kepulauan Meranti,beberapa tahun lalu oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis, menjadi buah bibir bagi sejumlah anggota DPRD Meranti terpilih. Soalnya sejak selesainya proyek tersebut hingga saat ini belum difungsikan oleh pihak PLN, semenentara kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak.

Seperti diungkapkan salah seorang anggota DPRD Meranti terpilih,Aziz Ariska, dari Partai bintang reformasi, ia menduga proyek jaringan listrik yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Bengkalis beberapa tahun lalu hanaya sekedar proyek yang bertujuan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Demi kepentingan pihak tertentu saja. Buktinya, jika proyek tersebut benar-benar untuk kepentigan masyarakat mustahil sudah hampir 6 tahun lebih tiang listrik yang ada tidak berfungsi,jika
ditanya dengan pihak PLN mereka tidak berani menggunakan jaringan tersebut karena belum ada kejelasan penyerahan oleh Pemkab bengkalis kepada pihak PLN.

“Kita sangat menyayangkan tiang dan kabel listrik yang sudah
terpasang dipinggir jalan, terutama di wilayah kecamatan Rangsang, serta di kecamatan tebing tinggi
Barat dan Kecamatan Merbau sampai saat ini masih ada yang tidak difungsikan dan terbiarkan begutu saja, sama halnya dengan
pembangunan proyek PDAM yang terdapat di kecamatan merbau, sampaisekarang tidak berfungsi karena sumber airnya tidak ada, berapa milyar dana APBBD dihabisi untuk menyelesaikan proyek tersebut” Papar aziz warga desa tanah merah yang akan menduduki kursi empuk di DPRD Kabupaten kepulauan meranti.

Menurut Politisi muda itu,yang juga sebagai penasehat ketua kerukunan nelayan se kabupaten kepulauan meranti, seharusnya Bupati Bengkalis jangan tinggal diam, dia berhak meminta penjelasan dan pertanggung jawaban instansi terkait dengan proyek tersebut, mustahil masalah MoU penyerahaan jaringan Listrik yang sudah dibangun tersebut dengan pihak PLN tidak selesai-selesai hingga sekarang ini.

“Kita berharap menjelang berakhirnya jabatan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis, masalah jaringan Listrik dan proyek PDAM khususnya yang ada di wilayah kabupaten kepulauan meranti dan semuanya itu bermasalah dapat diselesaikan pengerjaanya, Jadi biar tidak di katakana proyek itu nantinya proyek mubazir.minimal ada solusi yang terbaik, tidak didiamkan begitsaja. Apalagi soal PDAM dan mesjid Raya yang ada di Teluk Belitung
semestinya sebelum asset daerah Bengkalis tersebut diserahkan Ke pemerintah kabupaten kepulauan Meranti pemkab bengkalis harus melakukan perbaikan, jangan menyerah barang yang yang tidak bias di manfaatkan.

Berdasarkan data yang berhasil di himpun wartawan ini dari berbagai sumber, mengenai asset pemkab bengkalis yang berada di kepulauan meranti, yang pengerjaanya menggunakan uang rakyat,Namun belum bias di manfaatkan maupun ada yang mubazir antara lain adalah, Proyek pelabuhan perikanan di desa tanjung samak kecamatan rangsang yang menggunakan dana sering antara APBD bengkalis dengan APBB Propinsi riau yang menelan milyaran rupiah dan kondisinya terbengkalali karena tidak dapat di fungsikan, begitu juga pembangunan GOR di jalan dorak, yang sampai saat ini entah bagai mana kejelasanya, termasuk masalah sewa mesin di selatpanjang yang tidak jelas ulung pangkalnya, mengenai jual daya yang di terima PLN dari mesin pemda, termasuk proyek PDAM di kecamatan rangsang barat, pembangunan turap beton di pinggiran pantai selathitam, maupun pembangunan jalannhotmik simpang perumbi yang belum sampai satu bulan di tinggal pekerjanya kondisi badan jalan sudah mulau bergelembung dan bergelombang, selain itu pengerjaan proyek jalan menggunakan material subsdid, solar dan minyak tanah yang seharusnya di nikmati masyarakat.

Pemkab Bengkalis Harus Propesional

5 Fraksi Pertanyakan Kejelasan Dan Untuk Kabupaten Meranti

SELATPANJANG – Lima Fraksi dari tujuh Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, mempertanyakan tentang biaya-biaya hibah, gaji PNS, RSUD Selatpanjang, PDAM, Biaya Pilkada dan Listrik serta Biaya lainnya untuk kabupaten Kepulauan Meranti dalam pandangan umumnya, Selasa (2/2) terhadap pidato Bupati Bengkalis tentang RAPBD tahun 2010.

“Ada lima fraksi dari tujuh Fraksi kecuali Fraksi Demokrat
dan PKS yang ada di DPRD Bengkalis, dalam pandangan umumnya mempertanyakan hal yang sama tentang sejumlah biaya hibah, listrik, PDAM, RSUD, biaya Pilkada serta gaji PNS untuk kabupaten Kepulauan meranti, terhadap pidato Bupati Bengkalis terhadap pengantar APBD Bengkalis tahun 2010.
” Ujar Dedy, Anggota DPRD Bengkalis Dapil II Meranti, kepada riaupesisir Rabu (3/2).

Kelima Fraksi yang menpertanyakan soal biaya-biaya untuk Kabupaten Kepulauan meranti tersebut, yakni Fraksi Golkar yang
disampaikan Iskandar Budiman, Fraksi gabungan I Syafro Maizal, Fraksi Gabungan 2 Daud Qultom, Fraksi PAN Darmizal. S.Ag, dan Fraksi PPP Tarmizi.

Dijelas Dedi Putra, dalam pidato Bupati Bengkalis tentang pengantar APBD tahun 2010 sama sekali tidak memperjelas tentang biaya bantuan untuk kabupaten Kepulauan Meranti, hanya yang disebutkan adalah bantuan dana Hibah sebesar Rp 3 Miliyar dan bantuan Sewa Ginset Listrik Rp 12.5 Milyar dan pilkada Rp 3 m. Sementara untuk RSUD, PDAM,Gaji PNS, biaya lainnya sekali tidak terungkap.

Justru itu, kelima fraksi didalam menyamapaikan pandangan umumnya, mempertanyakan kepada Bupati Bengkalis tentang sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten Induk membantu Meranti, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti.’ Ungkap Dedi Putra dari PPP ini Khusus Pandangan Umum Fraksi PPP, menilai bahwa Pemekaran Kabupaten
Kepulauan Meranti menyisakan berbagai persoalan yang merupakan
tanggung jawab Kabupaten Induk sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2009.Karena semua persoalan tersebut adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas Dedi Putra.

Menyikapi adanya kegemangan pemkab bengkalis selaku kabupaten induk memberikan kejelasan terkait dana bantunan ke pemkab kepulauan meranti,Tarmizi Ap Sekretaris badan perjuangan pembentukan kabupaten kepulauan meranti mengatakan, “Kami sangat yakin dan optimis jika pemkab bengkalis nantinya, tidak akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji terkait pengalokasian dana hibah maupun bantuan ke pemkab kepulauan meranti

Sebab tidak mungkin pemkab bengkalis yang merupakan daerah terkaya nomor dua di Indonesia itu, mau di beri gelar daerah paling pelit dalam memberikan bantuan kepada daerah hasil pemekaran di wilayah mereka, apa lagi bupati samsurizal adalah putra meranti.namun kewaspadaan itu wajar saja di ungkapkan oleh sejumlah kalangan mengingat, pemkab bengkalis dalam memberikan bantuan dana hibah ke meranti, tahap awal memang sangat minim danpaling kecil di bandingan daerah darah kabupaten induk lainya, yang waktu itu di mekarkan.

Lebih dari itu, tarmizi, Untuk itu kami tegaskan kepada pemkab bengkalis agar sekiranya mematuhi aturan perundang-undangan yang ada dalam hal memberikan dana bantuan kepada pemkab kepulauan meranti,Selain itu karena sudah di atur dalam perundang-undangan, maka pemkab kepulauan meranti, tanpa merasa dirinya meminta, di harapkan melakukan beberapa hal tuntutan procedural, termaasuk tuntutan kelejasan itu harus di dukung oleh semua komponen, seperti yang di lakukan oleh dewan
Meskipun Belum Jelas Anggaran Untuk Meranti Ada
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten
Induk , Harus bersikap arief dan bijaksana menyikapi konsekwensi
penganggaran untuk daearah otonom baru Meranti. Karena Hal ini masih merupakan tanggung jawab Kabupaten Induk.
Demikian ditegaskan ,Anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti H M Adil SH Politisi partai hanura asal pemilihan kepulauan merantiRabu (3/2) di Selatpanjang.

“Kita minta pemerintah kabupaten Bengkalis selaku kabupaten induk memiliki tanggung jawab dan selalu bersikap arief dan bijaksana terkait pengalokasian dana bantuan kepada pemkab kepulauan meranti sebagai daerah pemekaran baru.walau bagamaimanapun haltersebut merupakan masih tanggung jawab kabupaten Induk” Ujar Adil

Menurut Politisi muda ini, yang juga akan mencalonkan diri sebagai bupati kepulauan meranti dalam pemilukada juni mendatang, daerah otonom baru Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadi tanggung jawab Kabupaten Induk selama 2- 3 tahun atau sampai kabupaten/kota baru memiliki APBD sendiri.Halini sesuai dengan
dasar hokum UU Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan meranti dan PP no 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengabungan daearah.Pada pasal 29 ayat 4 dana hibah diberikan oleh Kabupaten Induk sampai terbentuknya APBD sendiri, kemudian pada ayat 5 dinyatakan APBD Kabupaten Induk tetap dilaksanakan termasuk cakupan wilayah Kabupaten Baru sebelum Kabupaten baru mempunyai APBD sendiri terang adil.

Lebih lanjut dijelaskannya, disamping dana hibah untuk operasional
Pemda, masalah pemilihan umum Kepala daerah (pemilu Kada) tetap
menjadi tangggungan kabupaten Induk Bengkalis dan Provinsi Riau. Dan untuk kegiatan pelayanan dasar gaji pegawai, kesehatan, pendidikan, PDAM, Listrik dan penyelesaian sejumlah proyek bermasalah sangat dibenarkan oleh undang-undang.

“Kita akui memang betapa kegiatan telah dianggarkan oleh Pemkab
Bengkalis dan beberapa permasalahan seperti gaji pegawai dan lain-lain perlu didudukkan bersama” Ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis ini.

Disarankannya, agar pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti dan kabupaten Bengkalis serta Provinsi Riau agar duduk bersama untuk membicarakan persoalan yang dihadapi, saya yakin ini hanya miskomunikasi saja dan kuurangnya koordinasi antara pemerintah.Tambah Anggota DPRD Bengkalis Dapil Mertanti itu.