Selasa, 01 Februari 2011

Hanya Berselang Hitungan Menit Sebelum Ribuan Pendemoi Datang, Bupati Kep Meranti Irwan Nasir Cabut Ke batam

Ribuan Massa STR Selama 2 Hari Duduki Kantor Bupati Kep Meranti
SELATPANJANG POST– Lebih dari 4500 massa demontrasi yang berasal dari 13 organisasi se kecamatan merbau,dan kecamatan kuala merbau yang bergabung dengan Serikat tani Riau (STR) coordinator wilayah kabupaten kepulauan meranti, Seperti yang mereka janjikan sebelumnya dalam melakukan penolakan perusahaan pengelola izin HTI,Pada selasa (01/2) sejak pukul 11.00 wib,Dengan membawa berbagai macam spanduk dan atribut warna mereka menduduki kantor bupati di jalan doreka kota selatpanjang,Tujuanya hanya satu mereka mendesak pencabutan SK Menhut no.327/2009 tentang perijinan HTI PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) yang beroperasi di wilayah pulau merbau kecamatan merbau.Pencabutan Izin HTI PT SRL Di Pulau Rangsang,Dan Pencabutan Izin HTI PT LUM Di Kecamatan Tebing Tinggi.Sayangnya hanya berjarak beberapa menit saja,Drs Irwan Nasir M.Si selaku orang Nomor satu di kabupaten paling bontot di riau ini,Meninggalkan kota selatpanjang dengan menggunakan kapal Ferri tujuan pulau Batam (Propinsi Kepri)
“ Kami samgat menyanyangi ayahanda Irwan Nasir selaku Bupati kepulauan meranti, Yang pada hari ini juga entah sengaja atau tidak dan hanya berbeda waktu hitungan menit,Tiba-tiba meninggalkan kota selatpanjang( tidak berada di tempat) ketika kami ( ribuan masyarakat) ingin mengadukan nasib rakyatnya yang ada di pulau merbau,pulau padang,dan pulau rangsang akibat dari keserakahan razim perusahaan pengelola hutan( Perusahaan kapitalis).Tentunya kami sangat kecewa dengan sikap Bupati kepulauan meranti yang meninggalkan kota selatpanjang, Dan apakah acara yang Bupati hadiri di sanaa lebih penting di bandingkan acara yang kami gelar ini,Seperti kita ketahui bersama, Tanpa ada memikirkan lelah panas hujan kami terus melakukan upaya upaya penyelamawat lahan olahan yang selama ini kami garap untuk menghidupi anak istri.Berorasi seperti ini demi kelansungan nasib anak cucu kami di massa yang akan datang.” Ujar Sutarno selaku Sekretaris Komite Serikat Tani Riau (STR) kabupaten kepulauan Meranti, dalam penyampaian orasinya sambil berdiri di atas truk di depan kantor bupati..

Sutarno yang ahir-ahir ini menjadi idola kalangan wartawan di kabupaten kepulauan meranti itu di karenakan kegigihanya dalam memimpin setiap gerakan penolakan perusahaan pengelola izin HTI dan di kelilingi ribuan massa itu mengatakan.Kami masyarakat di wilayah pulau padang kecamatan merbau meminta kepada Bupati kepulauan meranti agar menindak PT RAPP yang akan mengelola sepertiga daratan di pulau padang,Sebab sebagian di antara areal izin operasional HTI PT RAPP adalah lahan olahan aktif maupun perkebunan masyarakat.Kami menghimbau kepada Bupati untuk menuntut perusahaan yang telah melakukan perampasan lahan masyarakat,Dan kami sangat yakin jika tidak karena kelalaian pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maka lahan kami tidak akan di rampas oleh perusahaan perusahaan akasia itu. Bupati pernah mengatakan bahwasanya menolak dengan alasan penolakkan Hutan Tanaman Industri (HTI) itu berdampak untuk kelanjutan perekonomian masyarakat untuk di massa yang akan dating.

“ Kita hanya berjuang mempertahankan sejengkal lading olahan yang selama ini kita pergunakan untuk menghidupi anak istri, maupun biaya sekolah.Dan kami ingin lahan maupun perkebunan masyarakat jangan sejengkal pun do jual kepada perusahaan pengelola HTI, Namun kenyataanya lahan yang kami pertahankan keutuhanya, saat ini sudah banyak yang di rampas oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab itu, Kami minta juga kepada Bupati untuk menindak aparaturnya di wilayah kec merbau yang sengaja mengeluarkan surat tanah untuk di jadikan dasar transaksi jual beli dengan pihak perusahaan.Dan jika itu tidak di penuhi, Kami masyarakat siap menantang perang kepada siapapun yang menolak keinginan rakyat, saya mempertanyakan kepada bupati yang terhormat sebagai ayahanda kami sebenarnya harus mengadu dan minta perlindungan kepada siapa?,” tanyanya

Sutarno dengan semangat dan penuh cucuran air keringat mengatakan, Jika di perhatikan secara matang bagai mana nasib ribuan masyarakat yang ada di 4 kepulauan atau di 7 kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupanya semakin hari semakin terancam. Hal ini di akibatkan oleh sumber kehidupan mereka diambil alih oleh perusahaan guna memperluas lahan olahan mereka yang berkdeok membantu peningkatan ekonomi masayarakat, Perlu di jelaskan kepada semua pihak, sejauh ini tidak satupun masyarakat di wilayah HTI atau di wilayah perusahaan pengelola hutan tanaman industri, yang perekonomianya mengalami peningkatan, namun sebaliknya, akibat lahan mereka di rampat oleh perusahaan selain menimbulkan konflik antar masyarakat, juga menimbulkan kesengsaraan seumur hidup,.


"Sebenarnya pemerintah, Dari tingkat pusat hingga daerah sudah sdangat faham kondisi geografis wilayah kabupaten kepulauan meranti yang merupakan wilayah hutan gambut terluas di Indonesia.Dan mereka tahu setiap aktifitas konversi dan eksploitasilahan gambut akan menyebabkan terlepasnya emisi karbon (CO2) yang mencemari lingkungan global karena terganggunya sistem water table (sistem hidrologis) yang pada akhirnya mengakibatkan gambut menjadi kering sehingga mudah terbakar,"Namu pengetahuan pemerintah tentang manfaat alam, sengaja di manfaatkan oleh pejabat-pejabat di negeri ini untuk memenuhi kantong mereka pribadi maupun kelompok mereka, tanpa memikirkan kelangsungan hidup rakyatnya..

Seperti kita ketahui Jika Indonesia tercatat sebagai negara urutan ketiga penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Apabila emisi dari lahan gambut diperhitungkan kontribusinya bagi perubahan iklim di dunia,,“Kemampuan gambut menyerap karbon 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis yang tumbuh di atasnya namun kemampuan menyimpan karbon dalam jangka yang panjang akan tergantung pada kesehatan hutan alam yang menaunginya. Penyelamatan lingkungan dan nol emisi harus dimulai dari hutan gambut di Riau,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan Selatpanjang Post, Ribuan Massa yang di kawal oleh satu pleton anggota Polisi pengendali Massa Polres Bengkalis, Aparat TNI,Satpol PP,Dan Organisasi-Organisasi Kepemudaaan Di Bawah Naungan DPD KNPI Kabupaten kepulauan Meranti, Meskipun sejak pukul 15.00 Wib selasa sore hingga petang harinya para pendemo yang berada di kantor Bupati kepulauan meranti di guyur hujang dan angin yang sangat lebat.Mereka Sambil mendirikan tenda yang telah di sediakan sebelumnya, tetap bertahan, dan terus melakukan orasi secara bergantian. Bahkan mereka akan terus menduduki kantor Bupati.
Usut Penerbitan SKT Ganda Di Desa Lukit
Di antara ribuan demonstran dari serikat tani riau( STR) koordinsator Wulayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedy asal pulau merbau menambahakan,” Bupati kerpulauan Meranti di himbau agar menindak aparatur di wilayah kecamatan merbau yang sengaja mengeluarkan surat keterangan tanah( SKT) di atas lahan masyarakat.maupun penerbitan SKT di lahan kosong,.Pasalnya akibat penerbitan SKT oleh aparatur pemerintah( desa lukit). Yang di gunakan oleh kaki tangan perusahaan RAPP sebagai dasar jual beli lahan, selain menimbulkan konflik antar pemilik lahan, juga menyebabkan kerugian masyarakat.
Lebih lanjut dedi menambahkan, dengan banyaknya lahan masyarakat yang dig anti rugi oleh perusahaan, saat ini sembilan puluh persen menimbulkan permasalahan antar warga,Untuk itu sekali lagi kami mendesak kepada Bupati dan ketua DPRD kabupaten kepulauan meranti untuk menykapi masalah ini dengan cepat,pesanya.


SKPD Dihimbau Menyumbang Buku untuk Pustaka

SELATPANJANG POST - Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di Kepulauan Meranti dihimbau untuk aktif menyumbangkan
buku-buku berkualitas untuk Kantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKab. Kepulauan Meranti. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy juga berharap, agar siswa di Kepulauan Meranti menanamkan jiwa cinta membaca buku.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti saat melakukan
kunjungan kerja ke Kantor Pustaka, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten
Kepulauan Meranti, Selasa pagi (01/02/11).“Semangat membaca harus dikembangkan dan dibudayakan. Karena ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam menyambut hari gemar membaca tahun ini, kita akan mengadakan
lomba membaca cepat dan lomba memahami bacaan dengan cepat, serta
lomba lain yang berkaitan dengan peningkatan minat membaca siswa dan
anak didik,” kata Wabup.

Bahkan, lanjut Wabup, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, secara
resmi nanti kita akan surati atas nama Pemkab agar setiap SKPD dan
perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti untuk menyumbangkan
buku-buku yang berkualitas dan disumbangkan kepada Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kepulauan Meranti, tambah Wabup.
“Saya secara pribadi juga akan menyumbangkan buku-buku yang bagus dan
berkualitas untuk menambah dokumentasi perpustakaan kita ini,” tutup
Wabup.

Didaulat Mengajar PPKN Usai mengunjungi Kantor Pustaka, Arsip dan Dokumentasi Kab. KepulauanMeranti, Wabup Masrul langsung menuju Sekolah SMA Negeri 01 Selatpanjang. Di sekolah ini, Wabup langsung menuju sekolah kelas 11 untuk mengajar PPKn, karena kebetulan guru yang seharusnya masuk pada jam tersebut sakit. Siswa terlihat serius mengikuti pelajaran yang langsung diajar Wakil Bupati tersebut selama dua jam belajar.

Kunjungan ke SMA Negeri 01 ini, Wabup juga meninjau Kantin Jujur,
untuk melihat sejauh mana kejujuran generasi muda saat ini. Hasilnya,
ternyata Kantin Jujur yang sudah berdiri selama tiga tahun yang lalu
itu, harus mengalami kerugian. “Memang susah untuk jujur. Ini
menunjukkan, bahwa kejujuran itu memang mahal sekali nilainya,” ujar
Wabup yang diampingi kepala sekolah SMA Negeri 01 Selatpanjang, H
Syahrial.(RILIS HUMAS )








APBD Meranti 2011 Capai Rp. 912 Miliar
SELATPANJANG POST – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 naik drastis dari angka tahun
sebelumnya. Saat pengesahan RAPBD 2011 menjadi APBD, pada sidang
paripurna DPRD Kab. Kepulauan Meranti, Senin (31/01/11) malam kemarin,
disetujui angka sebesar Rp.912 miliar lebih. Sementara APBD Meranti
2010 hanya Rp.369 miliar.


Bupati Kepulauan Meranti dalam sambutannya mengatakan, bahwa besarnya angka APBD Meranti yang mencapai Rp.912 miliar bukti komitmen jajaran Pemkab Meranti yang sudah bekerja keras untuk Meranti lebih baik di masa akan datang. Bupati menambahkan, APBD Tahun 2011 ini sudahdiupayakan untuk menampung semua spirasi dari masyarakat. Hanya saja, Bupati memaklumi masih terdapat sejumlah aspirasi yang tidak bias ditampung untuk tahun ini, karena ada skala prioritas pembangunan yang harus kita dahulukan.


“ Dengan APBD yang besar tersebut, hendaknya jajaran SKPD dapat
menujukkan kinerja yang sungguh-sungguh, agar target kerja tercapai
dalam tahun ini. Segera evaluasi kinerja yang selama ini kurang baik,
dan lengkapi semua administrasi yang dibutuhkan, sehingga semua proses
tersebut sudah siap ketika anggaran tersebut akan kita digunakan,”
kata Bupati.


Bupati menambahkan, bahwa jadwal pengesahan RAPBD Meranti 2011
terhitung cukup cepat, dibandingkan daerah lainnya di Riau. Namun,
kerja yang menguras tenaga cukup melelahkan tersebut, hendaknya
dibarengi komitmen aparatur yang ada untuk menjalankannya dengan
transparan dan akuntable.


“Semua pihak diminta bahu-membahu, termasuk DPRD, pengusaha dan
masyarakat Meranti secara luas. Kita yakin, pada pengesahan APBD
mendatang, kita akan menembus pada angka Rp.1.2 Triliun lebih. Insya
Allah, APBD Perubahan yang akan dikita sahkan pada April atau Mei
mendatang sudah menembus angka Rp.1 Triliun,” ujar Bupati. .***(RILIS
HUMAS PEMKAB MERANTI)
APBD Meranti 2011 Disahkan Rp 850 Milyar Lebih, Defisit Rp 67 M.

SELATPANJANG POST - Kendati sempat molor 2 jam dari jadwal yang ditetapkan, akhirnya Rapat Paripurna Kelima masa persidangan pertama tahun persidangan 2011,Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, dengan agenda laporan Banggar tahun 2011 dan persetujuan dan pengesahaan RAPBD Meranti tahun 2011, Senin (31/1) malam sukses dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan disahkan APBD Meranti tahun 2011 sebesar Rp 850.729.244.000, dengan defisit anggaran Rp 67.010.817.027.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung, Ketua DPRD Meranti Hafizoh S.ag, didampingi wakil ketua Tofikurrahman S.Pd Msi dan M.Jufri S.ag Msi dihadiri seluruh anggota DPRD yang berjumlah 25 orang dan Sekwan Burhanuddin. Sementara dari pihak Pemkab Meranti, hadir Bupati Drs Irwan Msi, Sekda H Zubiarsyah MS SH, Para Staf Ahli, Asisten, seluruh kepala Badan, Dinas, Kantor, Kepala Bagian di Lingkup pemkab meranti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011 dengan anggaran Rp 850.729.244.000 dengan rincian struktur berupa pendapatan dengan rincian Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp17 Miliar, dana perimbangan Rp 737.626.244.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp96.103.000.000. Sementara untuk belanja, berupa belanja langsung Rp 546.230.089..307, belanja tidak langsung Rp 371.509.971.720 dengan jumlah Rp 917.740.061.027 dengan demikian terjadi defisit anggaran Rp 67.010.817.027.Untuk pembiayaan berupa penerimaan Daerah (silpa) Rp 67.008.190.617 sedangankan pengeluaran daerah (penyertaan modal) nihil, pembiayaan netto Rp 67.010.817.027.

Lebih lanjut, ketua DPRD Meranti juga membacakan ketetapan berupa, perubahan yang terjadi pada RAPBD tahun 2011, dikembalikan sesuai dengan keputusan pada saat Rapat Kerja badan anggaran dengan Tim anggaran pemerintah. Selain itu juga ditetapkan bahwa, saran, syarat dan catatan dari badan anggaran DPRD Kebupaten Kepulauan Meranti tentang APBD Meranti tahun 2011 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan tersebut. APBD-P Rp 1 Triliyun

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Msi, ketika ditemui wartawan, usai Rapat Paripurna tersebut mengatakan, ditargetkan untuk pengesahaan APBD Perubahan tahun 2011 dijadawalkan pada bulan April dengan anggaran diperkirakan Rp 1 triliun.

“ Insya Allah, untuk pembahasan anggaran perubahaan APBD tahun 2011 akan kita percepat diperkirakan sekitar bulan April atau Mei 2011, karena kita sudah merencanakan pada September aktober diajukan usulan Anggaran RAPBD 2012 kepemerintah pusat.” Papar Irwan.


Kegigihan Ribuan Massa STR Tolak HTI Selama 2011

SELATPANJANG POST ( KEC MERBAU.Sejarah atau historis
perang saudara di Pulau Merbau,Yang seharusnya tak perlu tejadi lagi. Sebanarnya harus menjadi atensi pemkab kepulauan meranti saat ini,
Apa bila tidak ada satu pihak pun yang mengalah( mundur),Antara warga yang berada di Kecamatan Merbau, kabupaten kepulauan meranti dengan pihak perusahaan pengelola HTI yaitu PT RAPP. Yang akan beroperasi di pulau padang.Maka kejadian merbau berdarah akan terulang.

Peristiwa berdarah yang menyebabkan korban jiwa pada massa lalu, tidak mustahil akan kembali terulang, jika saja pemerintah pusat maupun daerah tidak segera mengambil kebijakan, Intinya Peristiwan merbau berdarah itu akan terulang jika pihak perusdahaan bertekat merampas lahan olahan masyarakat dengan dalih apapun,Kami tidak ingin tragedy merbau bauk amis itu terulang lagi, Namun jika harus kami lakukan, demi mempertahankan sdejengkal lahan garapan yang selama ini untuk menghidupi keluarga, terpaksa harus di lalui oleh masyarakat.


Seperti tekat bulat seluruh masyarakat di kecamatan merbau, dan kecamatan pulau merbau yang baru di sahkan, Mereka berazam dan berikrar untuk mempertahankan tanah mereka hingga titik darah terakhir dari penguasahaan lahan oleh PT RAPP.

Dan seperti yang kita ketahui bersama, Aksi ribuan massa dari seluruh organisasi yang ada di wilayah itu, Dan tergabung da;lam dalam himpunan serikat tani riau( HTR) coordinator wilayah kepulauan meranti, Tidak pernah meleset dari janjinya dalam melakukan perlawanan atau penolakan keberadaan perusahaan HTI di 4 pulau yang ada di kabupaten kepulauan meranti, Di Awali pada senin (3/1), ratusan masyarakat dari berbagai pelosok desa,Khususnya mereka yang berada di Pulau Padang bergerak dengan menaiki 4 kapal motor melesak ke ke Sungai Hiu guna menghadang rencana PT RAPP yang akan memasukan alat berat ke pulau padang kec Merbau.

Ratusan massa yang dari pulau padang yang berbergabung dengan Laskar Pemuda Tani Riau secara bersamaan melakukan penyisiran sungai hiu untuk menghadang pendaratan kapal-kapal PT RAPP yang memuat alat-alat berat yang akan di gunakan oleh pihak perusahaan membuat jalan koridor dan jetty guna memuluskan PT RAPP dalam mengeksploitasi hutan alam di pulau tersebut.

Sutarno Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Tani Riau (STR) coordinator Kepulauan kabupaten kepulauan Meranti, kepada Selatpanjang Post pada hari Selasa (4/1) tengah malam yang mengaku di Teluk Belitung menyampaikan bahwa . Aksi tersebut adalah rangkaian atau upaya-upaya menindak lanjuti aksi 2.500 warga Pulau Padang,yang sehari sebelumnya senin( 3/1) melakukan pengepungan kantor camat kecamatan merbau dalam menolak keberadaan PT RAPP di pulau padang.

“Sesuai komitment kita bersama yang akan tetap tidak membenarkan alat-alat berat ini naik ke daratan Pulau Padang. Apapun resikonya, kita sudah siap dan ini memang sudah menjadi komitmen bersama masyarakat Pulau Padang. Kami akan memperjuangkan hak kami hingga titik darah penghabisan ujar Sutarno. jika aksi kami ini tidak digubris oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah dan pusat.

Usai melakukan orasi di wilayah ini maupun di ibukota kabupaten kepulauan meranti, Kami dari massa STR coordinator wilayah kabupaten kepulauan meranti akan menjebolkan gendang telinga penghuni Istana dengan melakukan orasi di depan Istana Negara di Jakarta,Dan jika aspirasi kami tidak juga di dengar oleh para petinggi di negeri ini, kami akan meneruskan aksi menjahit mulut secara missal, hal ini demi membela dan melindungi hak-hak masyarakat Pulau Padang,”


.Ribuan Massa Kepung Kantor Camat Merbau

SELATPANJANG POST. Ribuan massa yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (KPD STR) coordinator wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali melakukan tuntutan dalam upayanya menolak keberadaan perusahaan pengelola HTI di wilayah mereka, Ribuan massa itu menggelar aksi massa di kantor Camat kecamatan Merbau..

Ribuan massa dari berbagai organisasi yang tergasbung dalam serikat tani riau melalui Koordinatornya,Sutarno dan M Ridwan Senin (3/1), Berujar akan melakukan pengusiran perusahan perusahaan pengelola hutan di pulau padang maupun di kecamatan merbau meskipun dengan dalih kesejahteraaan masyarakat, di samping itu kami menyayangkan dan mengecam atas kebijakan pemerintah daserah yang tidak mengindahkan aspirasi rakyat terkait penolakan program pengelolaan izin HTI di pulau padang.


“Melalui aksi orasi dan pengepungan Kantor Camat Merbau di Teluk Belitung ini, kami ribuan masyarakat yang ada di wilayah ini mendesak dan menuntut pemerintah SBY harus segera mencabut Izin operasional perusahaan perusahaan pengelola HTI di wilayah kabupaten kepulauan meranti.Selanjutnya kami mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengambil bersikap tegas, demi menyelamatkan keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup masyarakatnya.,” tegas M Ridwan.


Dan jika aksi aksi massa yang kita lakukan, maka berikutnya aksi jahit mulut akan digelar oleh ratusan lascar pemuda tani dalam waktu dekat ini, mengingat pemerintah pusat dan daerah sama sekali tidak mendengar jeritan kami masyarakat di desa-desa. Yang mulai tidak konsentrasi lagi melakukan aktifitasnya mencari nafkah untuk menghidupi anak istri.. “Makanya kami hari ini melakukan aksi demo jika perlu akan melakukan aksi menjahit mulut kedepannya,” jelas M Ridwan.


Soalnya, menurut M Ridwan, dari informasi yang diperolehnya, pihak perusahaan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi pertanda akan dimulainya Operasi HTI dan memasukkan alat beratnya di lokasi Desa Tanjung Padang. Hal ini sesuai dengan surat Camat Merbau yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Padang dengan nomor surat 100/Tapem/2010/451. Pada tanggal 20 Desember 2010.


Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat kami sayangkan telah mengeluarkan surat rekomondasi terhadap perusahaan itu tentang memasukkan alat berat dan pembangunan Jetty di Tanjung Padang tersebut. Kedua persoalan tersebut, memicu Serikat Tani Riau (STR) coordinator wilayah Meranti, melakukan aksi demonya, dengan harapan agar pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.


Sementara itu, Sekretaris STR Meranti, Sutarno, melalui selulernya menambahkan, tidak kurang dari ribuan massa sebelum menuju ke Kantor Camat Merbau terlebih dahulu berkumpul di Sekretariat Fron Perjuangan Rakyat Meranti (FPRM) di Jalan Sudirman, Kelurahan Teluk Belitung. Mereka kemudian menuju kantor camat sekitar pukul 09.30 Wib dan aksi demo berakhir pada pukul 12.30 Wib.


Dalam kesempatan itu Camat Merbau Drs Duriat meminta kepada massa untuk mengutus perwakilan guna melakukan dialog di ruangan kerjanya, namun menurut kami camat juga tidak mungkin dapat menyelesaikan persoalan HTI ini, maka kami lebih memilih bubar, tapi yang penting kami sudah sampaikan aspirasi masyarakat tentang dampak dari keberadaan HTI di Pulang Padang ini,” Tegas Sutarno.


Lebih lanjut, pihaknya akan datang dengan jumlah anggota lebih ramai lagi ke lokasi dimana alat berat tersebut akan diturunkan, dengan tujuan untuk menghadang agar rencana pembuatan jetty dan mendatangkan alat berat tersebut tidak terjadi
.

"Apapun resiko akan kami terima secara bersama, dan kami minta pihak pemerintah jangan tinggal diam aja, dan jangan salahkan masyarakat jika nanti bertindak semena-mena dilapangan. Jangan cuma bela pihak perusahaan, sementara bakal terjadi kesengsaraan ditengah masyarakat tidak dipedulikan sama sekali," tegas Sekjen STR Meranti.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar